POS-METRO.COM - Kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di Sumatera dan Kalimantan mencerminkan penegakan hukum era pemerintahan...
POS-METRO.COM - Kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di Sumatera dan Kalimantan mencerminkan penegakan hukum era pemerintahan Jokowi-JK layaknya jaring laba-laba. Hukum hanya menjerat yang lemah dan runtuh terbelah pada yang kuat.
Demikian lantang koordinator aksi nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) Rizky Fajrianto saat berorasi di depan Kantor Kementerian bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (20/10). Aksi massa mahasiswa dari 44 kampus se Indonesia ini digelar untuk memperingati dua tahun pemerintahan Jokowi-JK.
"Pemerintah nampak lebih memihak korporasi ketimbang aset hutan hujan tropis yang dianugerahkan Tuhan kepada bangsa ini," ujarnya di depan ratusan mahasiswa beralmamater warna-warni itu.
Rizky pun mengutip data dari Jikalahari dan Eye on The Forrest yang berhasil menginvestigasi 37 korporasi dan Polda Riau telah menetapkan 18 korporasi sebagai tersangka.
"Sayangnya, di tahun 2016 terbit Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) kepada 15 perusahaan penyumbang asap Riau yang menewaskan 5 orang dan ribuan menderita ISPA," jabarnya.
"Rakyat semakin marah saat foto kongkow oknum Polda Riau dengan para elit korporasi beredar di media massa," pungkas Rizky.[rmol]
